JUDUL
: PERDEBATAN HUKUM TATANEGARA
Pasca Amandemen Konstitusi
PENGARANG
:
Moh. Mahfud MD
PENERBIT :
RAJAWALI PERS
DAFTAR
ISI
BAGIAN
I
Pancasila Sebagai Dasar dan Sistem Hukum
1. Pancasila
Sebagai Dasar dan Sistem Hukum
-
Tanpa Amandemen Pembukaan
-
Gema Yang Mengatur
-
Konsepsi Prismatik
-
Kaidah Penuntun
-
Keadilan Sosial
-
Konsistensi Produk Hukum
-
Menguatkan Komitmen
BAGIAN
II
2. Jarum
Sejarah Amandemen UUD 1945
-
Reformasi dan Keterbukaan
-
Peniadaan Pemberhalaan
-
Teori Konstitusi
-
Latar Belakang Pembentukan UUD 1945
-
Fakta Pilihan atas UUDS
-
Sistem Politik dan Maklumat Nomor X
Tahun 1945
-
Sistem, Bukan Orang
-
Tidak Putar Balik Jarum Sejarah
-
Beberapa Hal Baru
-
UUD Tanpa Penjelasan
-
MPR Bukan Lembaga Tertinggi
-
Ketetapan (Tap) MPR Bukan Peraturan Perundang-undangan
-
Hukum Tata Negara yang Harus Diterima
3. Kesahan
Perubahan UUD 1945
-
Pro dan Kontra Perubahan
-
Pintu Masuk Otoriterisme
-
Pancasila dan Pembukaan
-
Komitmen Dasar dan Kesahan UUD
-
Sanggahan atas Ketidaksahan UUD
-
Landasan Yuridis
-
Kenyataan Historis
-
Dasar Filosofi
4. Politik
Hukum Pascaperubahan UUD 1945
-
Politik Hukum dalam Ilmu Hukum
-
Amandemen UUD 1945
-
Kaidah Penuntun dan Politik Hukum
-
Politik Hukum dalam UUD
-
Konsepsi Negara Hukum
-
MPR Bukan Lembaga Tertinggi Negara
-
Otonomi daerah
-
Tap MPR Bukan Peraturan
Perundang-undangan
-
Pemilihan Presiden Langsung
-
Hak Sosial Ekonomi
-
Kekuasaan Kehakiman
-
Politik Hukum Perundang-undangan
-
Program Legislasi Nasional
-
Alur Politik Hukum
BAGIAN
III
Sistem Ketatanegaraan Indonesia
5. Checks and Balances
dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
-
Reformasi Checks and Balances
-
Parlemen Bikameral
-
DPD yang Sumir
-
Jika Terjadi Perubahan UUD
-
Jika Terjadi Impeachment di Tingkat MPR
-
Mahkamah Konstitusi
-
Persoalan Putusan Ultra Petita
-
Optimalisasi
6. Sipil
dan Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
-
Masyarakat Sipil dan Hubungan
Sipil-Militer
-
Akar Konsepsi Masyarakat Sipil
-
Dwifungsi : Pembelokan Upaya Kudeta?
-
Peran Sejarah
-
Kegagalan Sipil
-
Kemanfaatan yang Nyata
-
Muatan Konstitusi
-
Posisi Militer di Era Reformasi
-
Kedudukan Panglima TNI
-
Demoralisasi yang Membuat Gamang TNI
-
TNI Diperlakukan Tidak Fair
-
Perlu Dijaga agar tidak Kembali
BAGIAN
IV
Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial
7. Putusan
Mahkamah Konstitusi sebagai Tafsir Konstitusi
-
Untuk Apa MK ?
-
Batasan dan Persoalan Putusan MK
-
Sorotan Khusus Beberapa Kasus
-
Putusan JR UU No.31 Tahun 1999
-
Putusan JR UU No. 22 Tahun 2004
-
Putusan JR UU No.22 Tahun 2002
-
Mendukung dan Mengkritisi
8. Kedudukan
dan Fungsi Komisi Yudisial
-
Komisi Yudisial dalam Sorotan
-
Judicial Corruption dan Konflik Peraturan
-
Respons Reformasi
-
Penyatuatapan Pembinaan Hakim
-
Amandemen UUD
-
Mahkamah Konstitusi
-
Komisi Yudisial
-
Optik Politik Hukum
-
Istilah Hakim
-
Arah Politik Hukum Pasal 24B Ayat (1)
-
Kemungkinan Pandangan Berbeda
-
Menjaga Kewibawaan Konstitusi
BAGIAN
V
Politik dan Hukum dalam Pemilihan Presiden
9. Politik
dan Hukum dalam Pemilihan Presiden
-
Mengapa Pemilihan Langsung ?
-
Pasal-pasal yang Terkait
-
Impeachment dan Previlegiatum
-
Potensi Krisis Konstitusi dan Politik
-
Beberapa Persoalan
-
Sikap Disintegratif Daerah
-
Pemihakan oleh Birokrasi
-
Tokoh Popular tidak Berkualitas
-
Potensi Kesewenang-wenangan
-
Presiden dari Etnis Tertentu
-
Perbandingan dengan Beberapa Negara
-
Filipina
-
Amerika Serikat
-
Prancis
BAGIAN
VI
Penegakan Hukum, Prospek Budaya Hukum, dan
Pemberantasan Korupsi
10. Hukum,
Akar Masalah, dan Solusi Nasib Bangsa
-
Letak Masalah
-
Reformasi Puncak Gunung Es
-
Dominasi Pemain Lama
-
Politisi Baru tanpa Visi
-
Ketertutupan Rekrutmen Politik
-
Korupsi di Lembaga Yudisial
-
Persoalan Budaya ?
-
Penyatuatapan Pembinaan Hakim
-
Penghapusan Recall Anggota DPR/DPRD
-
Otonomi Luas Bagi Daerah
-
Penghidupan Recall dan Pilkada Langsung
-
Ketegasan Penegakan Hukum
-
Langkah Simultan
11. Problem
Penegakan Hukum
-
Ekonomi dan Iklim Investasi Membaik
-
Pekerja dan Pengangguran
-
Kepastian Hukum untuk Investasi
-
Hukum yang Tak Tegak
-
Pengaruh Politik Terhadap Hukum
-
Sumber
Masalah
-
Birokrasi Warisan Lama
-
Rekrutmen Politik Tidak Selektif
-
Sukma Moral dan Keadilan
-
Solusi yang Ditawarkan
-
Solusi Politik
-
Solusi Paradigmatik
12. Perlawanan
Terhadap Upaya Pemberantasan
-
Corruptors Fight Back
-
Reformasi dan Korupsi
-
Kegagalan Pemberantasan Korupsi
-
Bentuk Perlawanan
-
Blokade di Birokrasi
-
Gugatan Terhadap Hukum dan Institusi
-
Pengadilan Tipikor
-
Eksistensi KPK
-
Kewenangan KPK yang Tidak Konvensional
-
Ukuran “Meresahkan Masyarakat”
-
Penyadapan dan Perekaman
-
Asas Praduga tak Bersalah
-
Pemberlakuan UU-KPK
-
Perlawanan Melalui Putusan Pengadilan
-
Menghindari Bahaya Jalan Lain
13. Problem
dan Prospek Budaya Hukum
-
Pembanguna Budaya Hukum
-
Pengertian Budaya Hukum
-
Budaya Hukum sebagai Produk Budaya
Politik
-
Hukum dari Atas
-
Pembuatan yang Sentralistis
-
Isi Hukum yang Selalu Memberi Pembenaran
-
Kewenangan Interpretatif yang Sangat
Besar
-
Pengutamaan Program Pragmatis
-
Perlindungan Korps
-
Pejabat Sebagai Sumber Hukum
-
Budaya Hukum dalam Masyarakat
-
Konteks Reformasi
-
Budaya Tidak Statis
BAGIAN
VII
Hukum dan Ketahanan Nasional
14. Hukum
dan Ketahanan Nasional
-
Arti Ketahanan Nasional
-
Indonesia sebagai Nation State
-
Globalisasi dan Nation State
-
Ketahanan Indonesia
-
Ancaman dari Luar
-
Ancaman dari Dalam
15. Hukum
Islam Berdasarkan Pancasila
-
Zaman Hindia Belanda
-
Zaman Prakemerdekaan
-
Kasus Jawi Hisworo
-
Polemik Soekarno-Natsir
-
Pergulatan di BPUPKI dan PPKI
-
PPKI Mensahkan Pancasila
-
Religious Nation State
-
Hukum Islam Sebagai Sumber Hukum
-
Substansi Hukum Islam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar