JUDUL : HUBUNGAN FUNGSI PENGAWASAN
DPR
dengan BPK dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia
PENGARANG : Dr. H. La Ode Husen,
SH., MH
PENERBIT : CV.
UTOMO/2005/Bandung
DAFTAR ISI
BAB I Pendahuluan
A. Negara Hukum
B. Demokrasi
C. Pemisahan Kekuasaan
BAB II Negara Hukum, Demokrasi, Pemisahan
Kekuasaan dan Teori Pengawasan dalam
Sistem Ketatanegaraan
A. Pengantar
B. Teori Negara Hukum
1. Istilah Negara Hukum
2. Negara Hukum Konsep Anglo Saxon
3. Negara Hukum Konsep Eropa Kontinental
4. Negara Hukum Konsep Sosialis
5. Negara Hukum di Indonesia
C. Teori Demokrasi
1. Konsep Demokrasi
2. Demokrasi di Indonesia
D. Teori Pemisahan Kekuasaan
1. Pengertian Pemisahan Kekuasaan
2. Konsep Jhon Locke dan Montesquieu
3. Pemisahan Kekuasaan dalam UUD 1945
E. Teori Pengawasan terhadap Pemerintah
BAB III Fungsi Pengawasan terhadap Pemerintahan di
beberapa Negara
A. Tinjauan Umum
B. Akuntabilitas dan Fungsi Pengawasan
di Perancis
1. Pengawasanm Administratif
2. Pengawasan Keuangan
3. Pengawasan Yudisial
C. Akuntabilitas dan Pengawasan di
Inggris
1. Akuntabilitas
2. Pengawasan
D. Akuntabilitas dan Pengawasan di
Belanda
1. Akuntabilkitas
2. Pengawasan
a. Pengawasan Jabatan
b. Pengawasan Finansial
c. Perhitungan dan Tanggungjawab
Keuangan
d. Pengawasan Preventif
E. BPK Sebagai Anggota International Organization of Supreme Audit
Institution
BAB IV Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat
dan Badan Pemeriksa Keuangan
dalam sejarah Ketatanegaraan Indonesia
A. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
UUD 1945-1949
B. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
UUD (RIS) 1949-1950
C. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
UUD (S) 1950-1959
D. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959-1966 (Orde Lama)
E. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
1966-1998 (Orde Lama)
F. Fungsi Pengawasan DPR dan BPK Periode
1998-sekarang
BAB V Implementasi
Fungsi Pengawasan DPR dan BPK dalam menilai Akuntabilitas
Pemerintah dalam Sistem Ketatanegaraan
Indonesia
A. Akuntabilitas Pemerintah dalam Negara
Hukum
B. Akuntabilitas dan Pengawasan
C. Pertanggungjawaban Keuangan Negara
D. Kedudukan DPR dan BPK dalam menilai
Akuntabilitas Pemerintah
1. Kedudukan dan Fungsi Pengawasan DPR
terhadap Pemerintah
2. Kedudukan BPK dalam Pengawasan
Keuangan Negara
3. BPK sebagai Supreme Audit Institution
di Indonesia
E. Fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan DPR
dan BPK
1. Pengawasan Preventif
2. Pengawasan Represif
F. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
1. Pemeriksaan Kebenaran Formil
2. Pemeriksaan Kebenaran Materil
G. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK
oleh DPR
H. Tolok Ukur Standar Pengawasan DPR dan
BPK
I.
Hubungan
BPK dan DPR dengan Institusi Pengawasan lainnya
1. Hubungan BPK dan DPR
2. Hubungan BPK dengan Pemerintah
3. Hubungan BPK dengan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
4. Hubungan BPK dengan Kepolisian dan
Aparat Penegak Hukum lainnya
5. Fungsi BPK dalam Pemeriksaan
Lingkungan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar