JUDUL :
POLITIK HUKUM 1
PENGARANG : Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.H. ; H. Hasbi Ali,
S.H.,M.S.
PENERBIT : SINAR GRAFIKA
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. Perkembangan Politik Hukum Dalam
Kurikulum
B. Politik Hukum Bagian Dari Ilmu Hukum
1. Politik Hukum sebagai Terjemahan
Rechts Politik
2. Politik Hukum bukan Terjemahan dari
Rechts Politik
3. Politik Hukum Membahas Public Policy
C. Hubungan Politik Hukum dan Ilmu Hukum
D. Dimensi Kajian Politik Hukum dan
Perundang-undangan
E. Objek Kajian Politik Hukum
F. Corak dan Karakter Produk Hukum
G. Konfigurasi Politik dan Karakter
Produk Hukum
H. Sasaran dan Manfaat Kajian Politik
Hukum
BAB II HUKUM YANG BERLAKU DAN PERUBAHAN KEHIDUPAN MASYARAKAT
A. Hukum yang Berlaku (Ius Constitutum)
1. Ketentuan Hukum yang Berlaku
2. Kedudukan Ketentuan Hukum yang
Berlaku
3. Arti Ketentuan Hukum yang Berlaku
4. Metode Penemuan Hukum
B. Hukum dan Perubahan Kehidupan
Masyarakat
1. Peran Hukum dalam Perubahan
Masyarakat
2. Hubungan Hukum dengan Perubahan
Masyarakat
3. Hukum dapat Mengubah Perilaku
Masyarakat
BAB III HUKUM YANG HARUS DITETAPKAN (IUS CONSTITUENDUM)
A. Pengertian Ius Constituendum
B. Bentuk Ius Constituendum
1. Bahasa Sehari-hari dan Bahasa Hukum
2. Peraturan dan Ketetapan
3. Proses Penetapan Ketentuan Hukum
C. Sahnya Ius Constituendum
D. Kekuatan Hukum Ius Constituendum
BAB IV PROSES PERUBAHAN IUS CONSTITUTUM MENJADI IUS
CONSTITUENDUM
A. Unsur-unsur Ius Constituendum
B. Unsur-unsur Perubahan Kehidupan
Masyarakat
C. Membandingkan Unsur-unsur Ius
Constitutum dengan unsur-unsur Perubahan Masyarakat
1. Perumusan Permasalahan
2. Penentuan Data yang Dicari
3. Analisis Data
4. Penentuan Filter
5. Menentukan Kesimpulan Ius
Constituendum
D. Pelaku Proses Politik Hukum
BAB V PERUBAHAN
POLITIK HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN
A. Perubahan Politik Hukum dalam
Konstitusi
1. Perubahan Sistem Pemilihan Umum
2. Perubahan Sistem Kelembagaan DPR
3. Perubahan Kekuasaan Pemerintahan
Daerah
4. Perubahan Kekuasaan Presiden
5. Perubahan Kekuasaan Kehakiman
B. Perubahan Politik Hukum Pemerintahan
Daerah
1. Demokrasi dan Distribusi Kekuasaan
2. Pergeseran Otonomi Daerah
3. Perubahan Otonomi Daerah
4. Perubahan Paradigma Otonomi Daerah
C. Perubahan Politik Hukum Agraria
1. Kurang Responsifnya Hukum Agraria
2. Ikhwal Politik Hukum Agraria
3. Perubahan Ekonomi Politik
D. Politik Hukum Islam dan Peradilan
Agama
1. Perkembangan Politik Hukum dan
Peradilan Agama
2. Hubungan antara Pembaruan Peradilan
Agama dan Kekuasaan Kehakiman
3. Politik Hukum Pemerintahan terhadap
Peradilan Agama
4. Peradilan Agama yang Responsif
BAB VI POLITIK PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA
A. Pembentukan perundang-undangan
1. Corak Politik perundang-undangan
2. Tingkat Perkembangan Masyarakat
3. Pengaruh Global
4. Intervensi Asing dalam Pembentukan
Undang-Undang
B. Sasaran Politik Perundang-undangan
1. Program Legislasi Nasional dan Daerah
2. Pengaruh Politik terhadap Kekuatan
Hukum
3. Dimensi Politik Perundang-undangan
4. Politik sebagai Sumber Daya Hukum
5. Keadaan Hukum Dewasa Ini
6. Faktor Pengaruh Sistem Hukum Nasional
C. Politik dan Sistem Hukum Nasional
1. Hukum sebagai Bidang Pembangunan
2. Ruang Lingkup Pembangunan Hukum
Nasional
3. Penyusunan Kerangka SHN dan PPHN
Tidak ada komentar:
Posting Komentar