JUDUL :
PENGANTAR HUKUM TATA NEGARA INDONESIA
PENGARANG : Moh. Kusnardi, SH. ; Harmaily
Ibrahim, SH.
PENERBIT :
Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI dan CV “Sinar Bakti”
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
1. Alasan penggunaan Judul Hukum Tata
Negara
2. Ruang Lingkup
3. Cara Pendekatan
BAB II ILMU PENGETAHUAN HUKUM TATA NEGARA
1. Istilah
2. Definisi
3. Hubungan Hukum Tata Negara dengan
cabang ilmu pengetahuan lainnya
a. Hubungan Ilmu Negara dengan Hukum
Tata Negara
b. Hubungan Ilmu Politik dengan Hukum
Tata Negara
c. Hubungan Hukum Tata Negara dengan
Hukum Administrasi Negara
BAB III SUMBER-SUMBER HUKUM TATA NEGARA
1. Istilah sumber hukum
2. Sumber hukum formil dan materiil
3. Sumber Hukum Tata Negara
a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat
b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
c. Peraturan Pemerintah
d. Keputusan Presiden
e. Peraturan Pelaksana lainnya
4. Kebiasaan ketatanegaraan (convention)
sebagai sumber Hukum Tata Negara
5. Traktat (Perjanjian) sebagai sumber
Hukum Tata Negara
BAB IV KONSTITUSI
1. Istilah
2. Pengertian Konstitusi
3. Beberapa pengertian tentang
konstitusi
4. Nilai konstitusi
5. Sifat konstitusi
6. Perubahan konstitusi
7. Sejarah Undang-Undang Dasar Indonesia
a. Periode pertama yang berlangsung dari
tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949
b. Periode kedua yang berlangsung dari
tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950
c. Periode ketiga yang berlangsu ng dari
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959
d. Periode keempat yang berlangsung dari
5 Juli sampai sekarang
BAB V BEBERAPA
AZAS YANG DIANUT OLEH UNDANG-UNDANG DASAR 1945
1. Azas Pancasila
2. Azas Kekeluargaan
3. Azas Kedaulatan Rakyat
4. Azas Pembagian Kekuasaan
5. Azas Negara Hukum
BAB VI BENTUK NEGARA DAN SISTEM PEMERINTAHAN
1. Bentuk Negara
2. Sistem pemerintahan menurut sifatnya
3. Sistem pemerintahan menurut pembagian
kekuasaan
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat
b. Presiden
c. Dewan Perwakilan Rakyat
d. Dewan Pertimbangan Agung
e. Mahkamah Agung
f.
Badan
Pemeriksa Keuangan
4. Sistem pemerintahan daerah
A. Umum
B. Sistem pemerintahan daerah menurut
beberapa undang-undang yang berlaku
Indonesia
C. Pemerintahan Desa
BAB VII AZAS-AZAS KEWARGANEGARAAN
1. Azas ius soli dan azas ius sanguinis
2. Bipatride dan apatride
3. Sejarah kewarganegaraan sejak
proklamasi kemerdekaan
BAB VIII HAK-HAK ASASI MANUSIA
1. Sejarah hak-hak azasi manusia
2. Hak-hak manusia di Indonesia
3. Bentuk hukum
4. Hak-hak azasi dalam UUD 1945
a. Dalam Pembukaan
b. Dalam Batang Tubuh
BAB IX SISTEM PEMILIHAN UMUM
1. Hubungan pemilihan umum dan
kedaulatan rakyat
2. Tujuan Pemilihan Umum
3. Sistem Pemilihan Umum
4. Pemilihan Umum di Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar