JUDUL : HUKUM ADAT INDONESIA Suatu
Pengantar
PENGARANG : Prof. Dr. Dewi
Wulansari, SH., MH., SE., MM
PENERBIT : Refika Aditama
DAFTAR ISI
BAGIAN I PENDAHULUAN
A. Istilah Hukum Adat
B. Pengertian Hukum Adat
C. Hukum Adat dan Adat
D. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan
E. Unsur Hukum Adat yang Menimbulkan
Kewajiban Hukum
F. Wujud Hukum Adat
G. Hukum Adat Sebagai Aspek Kebudayaan
BAGIAN II CORAK DAN SISTEM
HUKUM ADAT SEBAGAI SUMBER PENGENAL
HUKUM ADAT
A. Corak Hukum Adat Sebagai Sumber
Pengenal Hukum Adat
1. Tradisional
2. Keagamaan
3. Kebersamaan (Bercorak Komunal)
4. Konkret dan Visual
5. Terbuka dan Sederhana
6. Dapat Berubah dan Menyesuaikan
7. Tidak Dikodifikasi
8. Musyawarah dan Mufakat
B. Sistem Hukum Adat Sebagai Sumber
Pengenal Hukum Adat
BAGIAN III MASYARAKAT HUKUM ADAT
A. Dasar
yang Membentuk Hukum Adat
B. Bentuk Masyarakat Hukum Adat
1. Persekutuan Hukum Genealogis
2. Persekutuan Hukum Teritorial
3. Persekutuan Hukum
Genealogis-Teritorial
C. Wilayah Hukum Adat
D. Suku Bangsa Indonesia
BAGIAN IV ASAS POKOK
HUKUM ADAT
A. Hukum Perorangan
B. Hukum Kekeluargaan
1. Hal Keturunan
2. Hubungan Anak dengan Orangtua
3. Hubungan Anak dengan Keluarga
4. Memelihara Anak Piatu
5. Mengangkat Anak (Adopsi)
C. Hukum Perkawinan Adat
1. Batasan Hukum Perkawinan Adat
2. Arti Perkawinan dalam Hukum
Perkawinan Adat
3. Pertunangan dalam Hukum Perkawinan Adat
4. Bentuk-bentuk Perkawinan Adat
5. Larangan Perkawinan dalam Hukum
Perkawinan Adat
6. Adat Pelamaran dalam Hukum Perkawinan
Adat
7. Acara dan Upacara Perkawinan dalam
Hukum Perkawinan Adat
D. Hukum Waris Adat
1. Batasan Hukum Waris Adat
2. Sifat Hukum Waris Adat
3. Sistem Hukum Waris Adat
4. Harta yang Diwariskan Menurut Hukum
Waris Adat
5. Pewaris dan Waris dalam Hukum Waris
Adat
E. Hukum Tanah Adat
1. Kedudukan Tanah dalam Hukum Adat
2. Hak-hak Atas Tanah dalam Hukum Adat
3. Transaksi Tanah dalam Hukum Adat
4. Transaksi-transaksi yang ada Hubungannya
dengan Tanah
BAGIAN V HUKUM ADAT DALAM PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN HINDIA BELANDA DAN REPUBLIK INDONESIA
A. Hukum Adat dalam Peraturan
Perundang-undangan Hindia Belanda
B. Hukum Adat dalam Peraturan
Perundang-undangan Republik Indonesia
1. Hkum Adat dalam UUD 1945
2. Hukum Adat dalam Konstitusi RIS
3. Hukum Adat dalam UUDS 1950
4. Hukum Adat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Darurat Tahun 1951
5. Hukum Adat dalam Dekrit Presiden
Tanggal 5 Juli 1959 dan Kembali berlakunya UUD 1945
6. Hukum Adat dalam Ketetapan MPRS Nomor
II/MPRS/1960, Lampiran A Paragraf 402
7. Hukum Adat dalam Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1960
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
BAGIAN VI HUKUM ADAT DALAM BEBERAPA YURISPRUDENSI
A. Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum
Lain
B. Yurisprudensi Hukum Adat Aceh
C. Yurisprudensi Hukum Adat Sumatera
Utara (Batak)
D. Yurisprudensi Hukum Adat Sumatera
Barat (Minangkabau)
E. Yurisprudensi Hukum Adat Jakarta
F. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Barat
G. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Tengah
H. Yurisprudensi Hukum Adat Jawa Timur
I.
Yurisprudensi
Hukum Adat Bali
J.
Yurisprudensi
hukum Adat Sulawesi
BAGIAN VII MANFAAT MEMPELAJARI HUKUM ADAT
A. Mengetahui Hukum Adat yang merupakan
Bentuk Budaya Hukum Indonesia
B. Mengetahui Kedudukan dan Peranan
Hukum Adat dalam Pembangunan Nasional
C. Mengetahui Hukum Adat merupakan
Sarana Pengendalian Sosial
BAGIAN VIII ILMUWAN BELANDA YANG MENGANGKAT
DAN MEMPOPULERKAN
HUKUM ADAT MENJADI ILMU PENGETAHUAN
A. Snouck Hurgronje
B. Cornelis van Vollenhoven
C. B. Ter. Haar Bzn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar